Kasus IM2 Berakibat Kiamat Internet di Indonesia?


Sebagai blogger atau orang yang aktif di sosial media, yang pertama aku perhatikan dalam memilih tempat nongkrong adalah tersedianya internet apa tidak. Bagiku, internet sudah merupakan kebutuhan. Bahkan sepertinya melebihi kebutuhan pokok.

Internet adalah salah satu yang harus diperhatikan ketika aku mengikuti atau menggelar suatu event. 21-25 Oktober 2013 kemarin, saat datang ke acara IGF (Internet Governance Forum) di Bali, aku dan lebih dari seribu orang yang hadir di Nusa Dua merasa nyaman dengan tersedianya internet yang memadai selama acara. Ini tidak lepas dukungan dari beberapa provider, salah satunya adalah Indosat.

Selain memberikan layanan wifi gratis yang terpasang di beberapa sudut venue selama acara, dukungan Indosat juga diberikan melalui penyediaan fasilitas telekomunikasi berupa layanan bandwidth internet international (INP-Indosat Network Provider) 155 Mbps serta penggunaan SNG (Satellite News Gathering) untuk peliputan acara IGF 2013. Karena dukungan Indosat inilah aku bisa menyaksikan beberapa panel di IGF lewat tayangan streaming dengan kualitas gambar yang bagus. Hal ini pasti memudahkan semua stakeholder, perusahaan, ataupun pegiat internet di seluruh dunia yang tidak bisa datang ke Bali. Mereka masih bisa menyaksikan panel-panel IGF di Bali dari negara mereka masing-masing.

Bisa aku katakan, acara IGF kemarin itu banjir bandwidth. Aku dimanjakan dengan koneksi internet yang super cepat. Setidaknya, itu sudah memberikan bukti bahwa aku, juga kita semua adalah penikmat sejati frekuensi. Ya, betapa tidak, mulai dari mendengarkan radio, melihat program televisi, ponsel (secara) pintar, semuanya menggunakan frekuensi untuk akses internet. Begitu juga dengan navigasi kapal laut dan pesawat terbang tidak lepas dari peran frekuensi. Secara tidak sadar, kita adalah penikmat sejati frekuensi, tragisnya kebanyakan dari kita belum memahami terlalu dalam apa itu frekuensi, bagaimana tata kelolanya, dan apa akibatnya jika kita tidak boleh memakai frekuensi.

Para penikmat frekuensi baru bergeliat ketika mendengar kasus unik yang menimpa IM2. Ya, mungkin ini adalah kasus yang sangat jarang terjadi di Indonesia. Namun, jika kasus ini dibiarkan saja, tanpa ada kajian, akan membuat dampak luar biasa bagi perkembangan internet di Indonesia. Paling tragis akan terjadi kiamat internet di Indonesia.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin memvonis Indah dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Majelis juga memutuskan IM2 harus membayar kerugian negara sekitar Rp 1,3 triliun. Para terdakwa dinilai terbukti bersalah menyalahgunakan frekuensi 3G Indosat di 2,1 GHz sehingga negara dirugikan Rp 1,3 trilun. Angka ini hasil audit Badan Pengawasan Kerugian dan Pembangunan (BPKP).

Vonis terhadap mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (M2) Indar Atmanto benar-benar membuat pelaku bisnis telekomunikasi di Indonesia ketakutan. Mereka ngeri bakal bernasib sama dengan IM2.

Ada banyak media massa baik elektronik ataupun cetak yang memberitakan tentang kejadian ini. Ada kejanggalan memang dalam keputusan Majelis Hakim Tipikor Jakarta tersebut.

Soal hasil audit BPKP, misalnya, Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan bahwa laporan BPKP itu tidak cah dan cacat hukum. Kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun yang disebutkan berasal dari biaya penggunaan frekuensi yang harus dibayar kepada negara. Indosat sudah membayar biaya itu – terdiri atas up front fee Rp 320 miliar dan biaya hak penggunaan frekuensi Rp 1,37 triliun. Di mana letak kerugian negara bila kewajiban itu telah dilunasi?

Kejanggalan lain adalah terjadinya perubahan isi dakwaan jaksa ketika proses persidangan telah berlansung. Undang-undang mengizinkan jaksa mengubah dakwaan, tapi ini harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum sidang dimulai. Yang terjadi, jaksa mengubah dakwaan ketika sidang memasuki tahap pembacaan tuntutan. Yang berubah adalah dari dakwaan semula penggunaan bersama frekuensi menjadi penggunaan frekuensi tanpa izin menteri. Akibatnya, kata jaksa, negara dirugikan triliunan rupiah. Semestinya hakim menolak tuntutan jaksa karena dakwaan yang berubah secara tidak sah telah cacat hukum.

Dampak Hukum Terhadap Internet Indonesia

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Sammy Pangerapan mengungkapkan vonis itu akan mengancam 280 perusahaan ISP lain di Indonesia. Di samping rawan dikriminalkan, perusahaan itu terancam bangkrut karena bakal dipaksa membayar ganti rugi versi jaksa yang nilainya bisa triliunan rupiah. Padahal banyak ISP yang hanya berskala usah kecil. Bahkan, anggota Badan Regulator Telekomunikasi Indonesian, Nonot Harsono menilai putusan hakim hanya mengiyakan kekeliruan jaksa dalam memahami aturan main di dunia telekomunikasi. Bila bonis itu dijalankan secara konsisten, “Kiamat bisnis internet jelas di depan mata,” ujarnya.

Kita tentu berharap pemerintah tidak asal memberikan vonis tanpa adanya undang-undang yang jelas dan tranparan. Jika masih mentah, maka undang-undang tersebut perlu dikaji lagi agar tidak terjadi blunder yang dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa. Kiamat internet jelas tergambar nyata jika melihat vonis itu.

Namun, sebenarnya bagaimanakah tata kelola frekuensi yang benar itu?

Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam satuan waktu yang diberikan. Untuk menghitung frekuensi, seseorang menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan panjang jarak waktu. Pada Sistem Satuan Internasional, hasil perhitungan ini dinyatakan dalam satuan hertz (Hz) yaitu nama pakar fisika Jerman Heinrich Rudolf Hertz yang menemukan fenomena ini pertama kali.

Nah, frekuensi 2,1 GHz yang digunakan IM2 berdasarkan perjanjian kerja sama tentang akses internet melalui jaringan 3G dengan Indosat yang ditandatangani pada 24 November 2006. Secara yuridis, kerja sama itu merupakan pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Karena pasal itu, pada intinya menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan jasanya, penyelenggaraan jasa telekomunikasi (internet) menggunakan dan/atau menyewa jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Dengan kata lain, IM2 sebagai penyelenggara jasa internet tidak harus membayar up front fee dan biaya hak penggunaan frekuensi (BHP frekuensi), tapi berkewajiban membayar biaya hak penyelenggaraan (BHP telekomunikasi) dan biaya kontribusi pelayanan universal (USO) selaku pemilik izin penyelenggara jasa internet, sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan 26 ayat (1) UU Nomor 36/1999.

Kewajiban membayar up front fee dan BHP frekuensi hanya dikenakan kepada Indosat selaku penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah memperoleh izin penggunaan frekuensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 UU Nomor 36/1999, dan Pasal 29 PP Nomor 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radia dan Orbit Satelit. Artinya, keputusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kepada mantan Direktur Utama Im2, Indar Armanto, berdasarkan keterangan di atas merupakan keputusan yang keliru dan secara yuridis tidak berdasar.

Dikatakan demikian karena, selain yang dilakukan mantan Direktur Utama IM2 sesuai dengan UU Nomor 36/1999 dan PP Nomor 52/2000, juga dasar hukum yang mendasari putusan itu menyalahi asas hukum lex specialis de rogat legi generalis. Artinya, Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada IM2 untuk membayar uang pengganti Rp 1,358 triliun dengan jangka waktu pembayaran satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap juga tampaknya tidak logis. Sebab, IM2 hanya memiliki aset Rp 700 miliar, sehingga bila putusan itu dilaksanakan, akan membuat anak usaha Indosat ini langsung jatuh bangkrut.

Memang, kesalahan sekecil apapun dalam sebuah putusan hukum itu tidak diperbolehkan. Karena itu dapat berdampak pada “dipenjaranya” seseorang. Ini tentang penegakan hukum berdasarkan aturan yang sudah ada. Jika, aturan itu masih remang-remang, ya harus dicerahkan sehingga ada pemantapan.

Pemerintah harus meniru Internet Governance Forum yang diadakan di Bali. Lewat forum ini, semua kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola penggunakan teknologi bisa dibuat secara matang dengan ide dan gagasan bersama melibatkan semua kalangan, mulai dari pemerintah, perusahaan, operator, masyarakat sipil, ilmuan dan peneliti hingga beberapa stakeholder. Sehingga, kematangan aturan dan tata kelola tersebut, dapat digunakan untuk penggunaan teknologi secara baik dan benar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang sudah dibuat bersama.

Referensi:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s