Kebebasan Ekspresi di Negara ASEAN


Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
— Universal Declaration of Human Rights (UDHR) which was declared by the United Nations on December 10, 1948

Secara umum. Dirangkum dari Free Speech Debate, prinsip-prinsip kebebasan berekpresi berbentuk “10 Prinsip Kebebasan Berpendapat”.

 10 PRINSIP KEBEBASAN BERPENDAPAT

  1. Kita – semua manusia – harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas
  2. Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta
  3. Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik
  4. Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia
  5. Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan
  6. Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan.
  7. Kita menghormati orang yang meyakini / mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya
  8. Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik
  9. Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah
  10. Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual

Beruntunglah warga Indonesia, karena kita bebas untuk dari pencekalan arus informasi melalui media internet seperti yang dilakukan di China dan di Myanmar.

CINA – “Kebebasan berekspresi bukan kejahatan” dan “Rakyat Cina menuntut kebebasan, konstitusi dan demokrasi.”  Sebuah tulisan demonstran saat berdemonstrasi untuk proses sensor di Cina. Mereka menuntut penghapusan pembatasan informasi serta pengunduran diri kepala bidang propaganda provinsi, Tuo Zhen. Kemarahan jurnalis berawal sejak pekan lalu. Saat itu, tulisan editorial untuk tahun baru tentang pemerintahan berdasarkan konstitusi tiba-tiba diganti dengan artikel pujian bagi Partai Komunis Cina

VIETNAM – Berbeda lagi saat terjadi pelanggaran kebebasan berekpresi di Vietnam. Beberapa blogger Indonesia sepakat merapatkan barisan untuk membantu membebaskan bloger Vietnam yang dihukum berat oleh pemerintahnya. Berikut isi dari petisi yang akan disampaikan langsung kepada pemerintah Vietnam melalui kedubesnya di Indonesia tersebut:

Kami, para blogger/netizen Indonesia menyampaikan solidaritas dan menyatakan kepedulian yang mendalam atas dijatuhkannya vonis penjara berat terhadap 3 (tiga) blogger Vietnam yang kritis terhadap pemerintah. Kami menilai, kriminalisasi blogger merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berinformasi.

Seperti diberitakan, pada 24 September 2012, Pengadilan Rakyat kota Ho Chi Min menjatuhkan hukuman berat terhadap sejumlah blogger Vietnam (sumber:http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-19697905 dan http://www.ifex.org/vietnam/2012/09/19/dissidents_targeted/) antara 4 hingga 12 tahun penjara. Mereka dihukum melalui pengadilan yang hanya memakan waktu 6 jam, karena menyuarakan kritik terhadap pemerintah Vietnam.

Vonis penjara kepada tiga blogger tersebut menambah panjang daftar kriminalisasi blogger/netizen di Vietnam. Saat ini sudah 19 blogger/netizen di Vietnam yang dipenjara karena kritis terhadap pemerintah (http://en.rsf.org/vietnam-dissidents-and-families-targeted-18-09-2012,43397.html).

Kriminalisasi atas pelaku perbedaan pendapat di Vietnam senyatanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), terutama terkait dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan pasal 19 Kesepakatan International tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi olehVietnam pada 24 September 1982.

Hukuman penjara yang ditimpakan kepada blogger/netizen di Vietnam tersebut, selain merampas HAM para blogger/netizen yang terkena hukuman, juga dapat menimbulkan ‘chilling effect’, atau terhambatnya kegiatan yang sah (dalam hal ini kegiatan berpendapat, berekspresi, berinformasi) karena kekuatiran atas ancaman sanksi hukum. Sehingga hanya akan tersisa segelintir blogger/netizen yang masih berani menyuarakan kebenaran dan kejujuran di Vietnam pada khususnya, dan perlahan dapat berdampak pula bagi blogger/netizen di kawasan Asia Tenggara pada umumnya.

Untuk itu, kami mendesak Pengadilan Rakyat kota Ho Chi Min dan Pemerintah Vietnam untuk membebaskan 19 blogger/netizen yang saat ini telah berada di dalam penjara melalui proses hukum yang berlaku dan membuka akses bagi pengamat internasional. Karena kami yakin, pembebasan para blogger/netizen dari penjara tersebut selain pengakuan atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan memperoleh informasi, juga sebagai bentuk perlindungan HAM oleh negara.

Demikian pernyataan solidaritas dan kepedulian kami, blogger/netizen Indonesia, agar dapat menjadi perhatian Pengadilan Rakyat kota Ho Chi Min dan Pemerintah Vietnam

MYANMAR – Pemerintah Myanmar pada Agustus 2012 menghapus peraturan sensor sebelum dilakukan publikasi untuk semua media, kecuali film. Para wartawan Myanmar sangat terkejut dan hampir tak percaya ketika menerima pengumuman tentang putusan ini. Sebab, sensor untuk semua media—mulai dari isi surat kabar dan buku sampai ke sajak, lirik lagu, dan karya fiksi, termasuk dongeng—sudah berlangsung sejak 1964. Sampai tahun lalu, pers Myanmar bahkan tak boleh memuat laporan tentang tokoh oposisi Aung San Suu Kyi atau fotonya.

FILIPINAA radio commentator was shot dead by motorcycle-riding gunmen late on Thursday evening in southern Iligan City, according to reports on Wednesday. Fernando “Nanding” Solijon , 48, was shot at close range by two gunmen in the village of Buru-un as he was about to board his car after having a few drinks with friends around 10:30 pm, the reports said. Police said the victim sustained 13 gunshot wounds and was taken to a hospital, but was declared dead on arrival. Local and national mass media organisations condemned the killing, the seventh involving a member of the fourth estate since January.

Kejadian seorang penyiar radio yang ditembak dari jarak dekat ini terjadi akhir Agustus tahun ini. Selain itu, pada awal agustus juga terjadi pembunuhan dua wartawan di Manila saat mengungkap berita kejahatan. Seperti potongan berita yang beredar 5 Agustus yang lalu:

UNESCO Chief Calls On Philippines to Investigate Double Murder of Journalists.
The head of the United Nations agency tasked with protecting press freedom today condemned the murder of two Filipino journalists and called on the country’s authorities to investigate the crime and prosecute the perpetrators. According to media and police reports, on 30 July journalists Richard Kho and Bonifacio Loreto were shot several times by two assailants on motorcycles as they talked in front of a convenience store in the Quezon City neighbourhood of Manila.

SINGAPURA – Ternyata tidak hanya di Vietnam, Myanmar dan Filipina. Pelanggaran kebebasan ekspresi oleh pemerintah juga di terjadi Singapura. Berita ini turun mengejutkan awal September ini. Seperti sebuah berita yang berjudul Shaking off the fear of state censorship in Singapore ini:

Over the decades, the Singapore government has silenced political foes and the media using the country’s courts. The elder Mr. Lee and his son, Prime Minister Lee Hsien Loong, have won public apologies and monetary damages in several defamation and libel cases. Similar pressure tactics are now being used to silence criticism of authorities in blogs and social media.

Earlier this year, blogger Alex Au had to apologize and take down an article he wrote alleging corruption in the sale of town council computer systems to a ruling party-owned company. In April this year, cartoonist Chew Pen Ee, popularly known as Leslie Chew, was arrested for alleged sedition over two cartoon strips published last year on the “Demon-cratic Singapore” Facebook page, which describes itself as a “100% fictional comic series about a country that does not exist” and has over 28,000 followers. In its December 17, 2012 notice to the cartoonist, the Attorney General Chambers (AGC) said the cartoon “scandalizes our Courts through allegations and imputations that are scurrilous and false.”

Akan menjadi perhatian khusus untuk negara-negera yang melanggar kebebesan berekspresi seperti Vietnam, Myanmar, Filipina dan SIngapura. Semua pasti akan mengira bahwa hanya Vietnam dan Myanmar yang masih menutup dari dari kebebasan berekspresi. Akhir Agustus Filipina tersikat kasus yang sama. Bahkan awal September terdengar kabar juga terjadi di Singapura.

Tak hanya untuk FIlipina, tetapi kekebesan berekspresi ini harus ditegakkan di mana saja. Tidak hanya di negara ASEAN, namun juga diterapkan di semua negara. Tidak mudah, tetapi lewat internet, kita bisa membuat sebuah gerakan untuk bisa bersama-sama membahas dan menerapkan bersama tentang kebebasan berekspresi. Peran Komunitas ASEAN akan dilibatkan dalam kasus ini.

Individu atau gerakan komunitas bergerak dari bawah. Menciptakan kesadaran dari diri mereka sendiri, dari lingkungan sendiri atau pada lingkungan dengan skala lebih besar. Mereka sadar, kebebasan itu kalau tidak disertai dengan edukasi tentang tanggungjawab akibatnya akan melukai diri sendiri. Akibatnya akan menyengsarakan diri sendiri.

Bukan hal mudah memang, ketika kita merasa punya kebebasan dengan batas yang nyaris tak terlihat maka ketika itu pula kita merasa punya hak untuk menggunakannya tanpa harus takut pada apapun. Tanggung jawab akan terlupakan sejenak hingga jadilah sebuah kebebasan yang tak bertanggungjawab, kebablasan dengan resiko melukai diri sendiri.

***

Referensi:

  1. http://donnybu.com/2012/07/25/internet-kebebasan-berekspresi-dan-hak-asasi-manusia-ham/
  2. http://www.tempo.co/read/news/2013/01/07/118452646/Protes-Sensor-Jurnalis-Cina-Gelar-Demo
  3. http://daenggassing.com/2011/06/26/kebebasan-berkespresi-di-internet-itu-tidak-gratis-kawan/
  4. http://nasional.kompas.com/read/2013/02/09/02051724/Kebebasan.Berekspresi.Menjalar.ke.Negara.Tetangga
  5. http://inet.detik.com/read/2012/09/27/130441/2039971/398/bebaskan-blogger-vietnam
  6. http://gulfnews.com/news/world/philippines/philippine-radio-commentator-gunned-down-1.1225561
  7. http://www.scoop.co.nz/stories/WO1308/S00064/philippines-urged-to-investigate-double-journalist-murders.htm

One thought on “Kebebasan Ekspresi di Negara ASEAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s